 |
| Foto : Praktisi Pengawas Pemilu Kabupaten Deliserdang M. Ali Sitorus. |
Deli Serdang | Sejumlah kalangan meminta dr Asri Ludin Tambunan (Aci) Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Deliserdang untuk mundur dari jabatannya atau Penjabat (Pj) Bupati Deliserdang, Ir Wiriya Alrahman MM mengusulkan pemberhentian (copot) ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Musababnya, Aci yang saat ini Bakal Calon (Balon) Bupati Deliserdang yang sudah menerima beberapa rekomendasi dari partai politik (Parpol) diduga syarat kepentingan politik dengan memanfaatkan jabatan untuk pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Deliserdang.
Sejumlah pihak berbicara kepada awak media, Senin (29/7), mereka adalah Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-Sumut) Dr. Ahmad Mukhlasin dan Praktisi Pengawas Pemilu Kabupaten Deliserdang yang merupakan Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Deliserdang, M. Ali Sitorus, S. Ag.
Sebagaimana diketahui pasca dibukanya penjaringan/pendaftaran calon kepala daerah (Cakada) Bupati-wakil Bupati Deliserdang oleh Parpol, Aci aktif membuat kegiatan ke masyarakat dengan membuat program, seperti kegiatan mengatas namakan sosialisasi kesehatan gratis yang menghadirkan politisi dari partai, ada senam sehat, khitanan sunan massal dan lainnya yang dikaitkan dengan kesehatan.
Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah dalam kegiatan itu menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD ) atau pribadi Aci. Sebab dalam kegiatan itu spanduk atau backdrop yang dipasang kerap memasang foto Aci dan sangat jarang bersamaan dengan foto PJ Bupati Deliserdang.
Tidak itu saja, Aci yang menghadiri undangan atau pertemuan dengan pimpinan Parpol baik di Kota Medan maupun di Jakarta biaya perjalanannya juga menjadi pertanyaan apakah anggarannya menggunakan APBD dengan dimasukkan kepada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang dibalut seolah-olah dalam laporannya untuk kegiatan kedinasan.
Dr Ahmad mengatakan, seharusnya Aci yang sudah direkomendasikan sejumlah parpol seharusnya menjunjung tinggi etika berpolitik. Sebab salah satu variabel penting dalam kepemimpinan adalah etika dan moralitas.
"Secara moral seseorang yang yang sudah berniat untuk bertarung atau berkontestasi di Pilkada nanti dan yang bersangkutan adalah pejabat yang menggunakan uang negara, ya mundur," katanya.
Dr Ahmad menjelaskan, mengapa harus mundur karena aktivitas sebagai bakal calon dengan sebagai pejabat tidak dapat dipisahkan sehingga akan samar dan cenderung bias. "Itu tidak etis menurut saya. Jadi jika tidak mau dipersepsikan masyarakat menggunakan jabatan sebagai alat untuk bersosialisasi politik, ya mundur. PJ Bupati juga seharusnya memberikan tindakan tegas, bila memang yang bersangkutan tidak mau mengundurkan diri, maka selayaknya mengusulkan ke Mendagri untuk pergantian Kadis Kesehatan, bila tidak masyarakat bisa berasumsi PJ berpihak atau tidak netral jelang Pilkada ini," ungkapnya.
Pandangan Dr Ahmad yang meminta PJ Bupati Deliserdang untuk mengganti Aci dari Kadiskes Deliserdang dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Mendagri, karena sampai saat ini Aci belum mengajukan surat pengunduran diri ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Deliserdang untuk diteruskan ke Mendagri.
Dr Ahmad menyebut, hak semua orang untuk berpolitik termasuk mencalonkan diri sebagai pemimpin, tapi jangan lupa hak rakyat untuk mendapat layanan maksimal dari pejabat yang bersangkutan tanpa ada unsur kepentingan politik. "Ditengah-tengah turunnya indeks demokrasi dan kecenderungan turunnya moralitas penyelenggaraan negara untuk cawe-cawe, saya pikir saatnya menunjukkan kedewasaan dan moralitas demokrasi," sebutnya.
*Sambil Nyelam Minum Air Sosialisasikan Diri*
Sementara itu Praktisi Pengawas Pemilu Kabupaten Deliserdang M. Ali Sitorus menyebut, secara regulasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencalonkan diri wajib mengundurkan diri. Dimana pengunduran diri tersebut wajib dilakukan saat mendaftarkan diri, sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf p tentang TNI, Polri, ASN dan Kepala Desa wajib, yang mundur saat menjadi peserta pemilihan.
"Akan tetapi bagaimana pula kalau Balon kepala daerah yang merupakan ASN/seorang Pejabat Eselon melakukan kegiatan-kegiatan kedinasan yang diduga menyelam sambil minum air mensosialisasikan dirinya, disitulah harus hadirnya pengawasan," kata Ali.
Menurut Ali, ada tiga pihak pengawasan yang disiapkan negara yakni Bawaslu untuk pelanggaran pemilu, aparat penegak hukum untuk berkaitan tindak pidana dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkaitan dengan pelanggaran disiplin. Selain itu keterlibatan masyarakat dan media (wartawan) sangat diperlukan agar terciptanya keadilan bagi seluruh Bakal Calon (Balon) yang maju Pilkada Deliserdang.
"Kita minta masyarakat harus terlibat mengawasi, melaporkan apabila ada pejabat yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik. Media harus berani mempublikasi hal ini, agar Pemilihan Kepala Daerah berkeadilan bagi semua bakal calon," tegasnya.
Sementara itu Aci saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp berkaitan sejumlah kalangan meminta dirinya untuk mundur dari jabatan Kadis Kesehatan karena mereka menduga memanfaatkan jabatan untuk kepentingan politik di Pilkada Deliserdang. Dia membalas dengan lambang tertawa dan saat dipertanyakan kembali apakah dirinya tidak ada tanggapan, dia menyebut itu hanya tudingan. "Senyum saja lah, apa lagi mau di jawab kalau hanya tudingan," katanya singkat.
Sedangkan Pj Bupati Deliserdang Wiriya Alrahman ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp berkaitan dirinya diminta untuk mengusulkan pemberhentian atau mencopot Aci dari jabatan Kadiskes Deliserdang hingga berita ini terbitkan belum merespon.
(Team)
